dasar hukum perjalanan dinas. bahwa pedoman umum. dasar hukum perjalanan dinas

 
 bahwa pedoman umumdasar hukum perjalanan dinas id Menetapkan - 2 - 2

Undang-Undang No. 05/2012. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. 1/2011 Pasal 98. Dengan berlakunya SE ini, maka SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 22 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. GRATIFIKASI adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut. deputi, apakah jabatan definitif nya atau jabatan Plt. Statistik; Selamat Datang JDIH - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BRIN. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021. Landasan Hukum 1. Perjalanan dinas antar kota, antar daerah, dan antar provinsi 2. Paspor Dinas: Pengertian dan Manfaatnya, foto: Unsplash/Blake Guidry. 113/pmk. 06/2015 Tahun 2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri. Dikutip dari Mengurus Surat-surat Kependudukan, Henry S. ABSTRAK: a. 06/2015 Tahun 2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 13. Baca juga: Pendapatan Sebagian PNS Turun Akibat Covid-19 Nov 5, 2014 · Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan adanya uang transport ini adalah Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah (“SE Menakertrans 07/1990”) yang memasukkan tunjangan transport ke dalam komponen tunjangan tidak tetap. 05/2010. Menpan RB Asman Abnur. Peraturan Pembayaran Honor Narasumber sebagai Dasar Hukum Pemberian Uang Kepada Narasumber. Dasar Hukum Biaya Perjalanan Dinas. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. 000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah),. Sebagai negara hukum, maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan,. Jul 3, 2012 · Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. b. perjalanan dinas pejabat eselon IV, eselon V, pejabat fungsional dan pelaksana dengan persetujuan Sekretaris Daerah;Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan dan Kedudukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya a. Kartu izin tinggal terbatasatau izin tinggal tetap. PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ketentuan mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dibebankan pada APBN berdasarkan Surat Tugas atau Dokumen Lain yang Dipersamakan, yang terdiri atas perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri. Metode Pelaksanaan Bagian Ill Biaya Bagian IV Kesimpulan dan. Demikianlah yang bisa saya share Kode Nomor Surat Dinas Sesuai Permendagri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah . Disini letak pentingnya dokumen administrasi yaitu dokumen yang diterbitkan pihak yang berwenang yang berkaitan dengan. “Pegawai aparatur sipil negara pada instansi pemerintah dapat melaksanakan perjalanan dinas keluar atau masuk wilayah batas negara atau. (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal: a. i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,. 26 bahwa uang representasi yang diberikan kepada pejabat negara,. perjalanan-pindah; b. A. Dalam surat. Lumpsum adalah Jumlah uang yang telah dihitung(1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah perjalanan di dalam daerah. Close. SBY Apa Harus Rumah Dinas Mantan Wagub Jabar Digeledah Pj Gubernur from Pemberlakuan standar biaya perjalanan dinas dan. Demikian ulasan mengenai Dasar Hukum Struktur Organisasi PKK (Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga). pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. Peraturan Perundang-undangan. Permohonan daring diajukan melalui : Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. usaha perseorangan: 1. dalam hal ini Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. SBY Apa Harus Rumah Dinas Mantan Wagub Jabar Digeledah Pj Gubernur from Pemberlakuan standar biaya perjalanan dinas dan transport. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan. Memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas. Terkait perjalanan dinas ,saya mau menanyakan fasilitas yang dapat digunakan oleh kepala biro apabila yang bersangkutan menjabat Plt. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Izin Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dari Kementerian Dalam Negeri. Bank penerbit Kartu Kredit pemerintah merupakan Bank yang sama dengan rekening BP/BPP di buka, dan Kantor Pusat Bank tersebut melakukan kerjasama dengan DJPb. JAKARTA, KOMPAS. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; jdih. Wawasan Hukum Klinik Berita Jurnal Online Course Event. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik. 16. Kedudukan perjanjian ikatan dinas sendiri merupakan kesepakatan yang. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;. PROVINSI SUMATERA SELATAN. PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,. 2. 06/2015 Tahun 2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No. rangka persiapan perjalanan dinas kepada Kasubag TU 60 Menit 2 menindaklanjuti dengan menyampaikan kepada. Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu. Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh PNS, Non PNS, PTT lebih dari 8 (delapan) hari berturut-turut dengan ketentuan sebagai berikut : a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan b. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh. Dasar Hukum a. Ketentuan Lain Perjadin LN. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 24. Tim Pelaksana b. SPPD : Surat Perintah Perjalanan Dinas 17. Siswosoediro (2008:45), paspor dinas adalah paspor yang diberikan pada warga negara Indonesia yang akan menempuh perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka melakukan perjalanan dinas. Nomor : 50/57/SMA3Y/2017. Naskah Dinas Elektronik korespondensi intern meliputi: 1. Penerimaan Penghargaan Terbaik Tingkat II Kabupaten atau Kota Pengelolaan JDIH Terbaik Jawa Timur. Dian Wahyuni NIP 196210221988032001 . Menteri keuangan republik indonesia, menimbang. 01-IZ. surat tugas; c. Dasar Hukum: Keputusan Menteri Keuangan No. Permohonan pendaftaran. 2023 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR. 1. Siswosoediro (2008:45), paspor dinas adalah paspor yang diberikan pada warga negara Indonesia yang akan menempuh perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka melakukan perjalanan dinas. Salah satu dasar hukum aturan ini adalah keputusan Rapat Terbatas (Ratas) tanggal 7 Maret 2022. - Kwitansi Dinas - Daftar Tanda Terima Dari Pihak Asuransi - 5. JAKARTA, KOMPAS. go. "Benar, ada giat (kegiatan) tim KPK. Bila dirinci lebih lanjut, berikut ini contoh rincian biaya perjalanan dinas perusahaan swasta. Dalam pengertian belanja tersebut termasuk honorarium yang diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa. (3) Perjalanan dinas dalam daerah diberikan uang harian danPeraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK. Dasar Hukum : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. 443. mempergunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 60 Tahun 2012; dan Perpres Nomor 68 Tahun 2019. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Perbedaan Pelaksana Harian (Plh) dengan Pelaksana Tugas (Plt) yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S. Dalam perjalanan sejarah selanjutnya kedudukan DIY sebagai Daerah Otonom setingkat Provinsi sesuai dengan maksud pasal 18 Undang-undang Dasar 1945. U. 02/2013 tentang Feb 20, 2015 · Dasar Hukum. Sebelumnya perlu dipahami pengertian dari Barang Milik Negara dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (“PP 27/2014”) sebagai berikut: Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran. Sos. Dasar Hukum Pemberlakuan Natura. Perjalanan dinas di dalam. Dasar Hukum 1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; 2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok. . 015. [2] Pasal 1 angak 1 Permenkeu 76/2015. 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengeluaran untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri. Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh Ketua Peneliti, anggota peneliti maupun tenaga teknis yang melaksanakan kegiatan penelitian di. {Ps. B. Dokumen persyaratan meliputi: a. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan DaerahA. DAN DANA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA (MONITORING DAN EVALUASI) KABUPATEN DOMPU TAHUN 2017 NOMOR : 323. Tujuan 3 E. Peraturan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 3. Dokumen :1. (6) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD. 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengeluaran untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri. Pemrakarsa. Instruksi Presiden No. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. KPA : Kuasa Pengguna Anggaran 21. 05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. Kemudian, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Permenkeu 125/2009, PNS yang melaksanakan kerja lembur paling kurang 2 (dua) jam berturut-turut diberikan uang. PNS Dasar Hukum Perjalanan Dinas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 100/PMK. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. perjalanan dinas luar daerah; dan c. 59, BN 2019/ NO 1133; PERATURAN. (1)Perjalanan dinas termaksud padal pasal 1 ayat (1) peraturan ini adalah perjalanan yang dilakukan untuk kepentingan Negara, yaitu: a. SPPD : Surat Perintah Perjalanan Dinas 17. dinas yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dalam rangka pelaksanaan umum tugas pemerintahan dan pembangunan. Perjalanan dinas ke luar negeri terlebih dahulu memerlukan izin Presiden atau pejabat yang ditunjuk. Selengkapnya. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatPerjalanan Internasional. Pasal 1. Asas-asas Penomoran 155 C. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar. Pegawai Negeri yang mendapat tunjangan-mobil-tetap dalam melakukan perjalanan dinas, wajib mengizinkan pegawai bawahannya, yang bepergian dinas kejurusan yang sama, menumpang dalam mobilnya dengan tidak menuntut penggantian tambahan. PANDUAN PENULISAN URAIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) Belanja Pegawai PNS Pusat/Polri/PNS Polri/TNI/PNS Militer (51xxxx) No Jenis SPM Uraian SPM 1. Artikel ini sedapat mungkin akan Kami update, jika memang terdapat perubahan, baik penambahan atau pengurangan dalam peraturan/regulasi yang menjadi dasar hukum bagi struktur organisasi PKK di tingkat desa/kelurahan. PMK-83/PMK. Dasar Hukum Meterai Rp. 457 telp (046) 974662. Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan MA RI. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas. Surat Kerja: Surat Tugas Dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) termasuk dalam jenis Surat Dinas digunakan untuk kepentingan pekerjaan formal seperti instansi dinas dan tugas kantor. 23. Menurut Dwinagara, Bintarto, dan Suharyadi (2020), kepala surat tugas terdiri dari: Kepala naskah dinas yang berisi logo dan nama instansi. 11/2008; PMK No. Menteri keuangan republik indonesia, menimbang. Umum 118 B. SPPD rutin diberikan oleh pimpinan/pejabat. Pak Purwanto telah membeli tiket pesawat untuk perjalanan tersebut. (2)Perjalanan pindah adalah perjalanan: a. Dasar Hukum : 1)Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;. ID : 24 HLM. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 10. pegawai yang ditunjuk akan bertugas melaksanakan perjalanan dinas selama 4 (empat) sampai 5 (lima) hari ke masing-masing tujuanSurat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai. Jenis Naskah Dinas Khusus 118 1. D. biaya Perjalanan Dinas dipergunakan untuk membiaya perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan. bulan dan digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran Tunjangan Kinerja. Perjalanan Dinas Pindah. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEGAL FAKIHURROKHIM, S. [2] Pasal 1 angak 1 Permenkeu 76/2015. Peraturan Perundang-undangan. Ulasan Lengkap. Oleh Agung Jatmiko. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas. Paspor Dinas: Pengertian dan Manfaatnya, foto: Unsplash/Blake Guidry. kondisi geografis daerah; b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut : a. Title: Arah Kebijakan Fiskal 2021 (Kebijakan TKDD 2021) Author: otsus. Detail Peraturan; Judul: SK Penetapan Besaran Biaya Standar Perjalanan Dinas: Nomor: 007: Tahun: 2022: Jenis: Surat Keputusan Ketua Pengadilan: Tanggal. untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebesar Rp. Per 1 Januari 2021 pemerintah memberlakukan tarif bea meterai baru menjadi tarif tunggal,. Dasar hukum Permendikbudristek 27 tahun 2022 tentang Pedoman Tugas Belajar PNS Kemdibudristek adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan.