contoh peraturan desa tentang hewan ternak. Secara umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa adalah membahas teknis peraturan-peraturan di desa, seperti Perdes, Perkades dan Perberkades, serta turunannya seperti SK Kepala Desa. contoh peraturan desa tentang hewan ternak

T Dana Desa Bagi Setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;. SURAT KETERANGAN HIBAH. terhadap pemeliharaan hewan ternak berkaki empat; b. Baca Juga. SURAT KETERANGAN HIBAH. com—Hewan ternak merupakan barang kena pajak (BKP) yang atas penyerahannya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan; Mengingat : 1. 88 membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa; No. jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum. 5 Pasal 6 Perda Konsel No 3 Tahun 2016 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan 6 Hasrani, (Kepala Desa Watumbhoti, wawancara pada tanggal 7 Maret 2019 )140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional; 24. pdf. Dokumen ini berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, dan sanksi bagi warga desa yang memiliki atau memanfaatkan tanah desa, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Halaman Lampiran 1. 010/2015. Beranda. Penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak terus meluas. Menurut SK Direktur Jenderal Peternakan No. DESA. sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak. Surat Keputusan Bersama. No. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak Ardi Susanto Kasubag Perundang-Undangan Bagian Hukum, Setda Barru Phone : 0813 5555 5453 ; 2. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG. kelompok tani ternak“ marga jaya ” dukuh kewunen desa sikayu . 64 Tahun 2007 Tentang Pusat Kesehatan Hewan 2. com. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diuah dengan UU No. 100. PERATURAN DESA PATUKUKI NOMOR : 9 2020 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA b 1. Peraturan Desa yang mengatur tentang Lingkungan Hidup dan Pelestariannya di tingkat desa. 12 Halaman. b. Ternak adalah semua jenis hewan yang diternakan seseorang atau badan usaha 2. Manusia mendapatkan bahan pangan dari manusia seperti telur, daging, dan juga ikan. Ada banyak hewan yang bisa diternak tergantung dengan daerah asal, budaya, dan topografi. Berikut ini adalah contoh peraturan desa tentang hewan ternak yang perlu diketahui. Baca juga: Komoditas Ekspor Indonesia Bidang Peternakan dan Perikanan. Jl. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik. pengujian keamanan dan mutu produk hewan. Tarif PPh 22 yang dikenakan adalah sebesar 1,5% (bila pihak penjual memiliki NPWP) atau 3% (bila pihak penjual belum memiliki NPWP). PUNGUTAN DESA. id BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah. Berikut ini contoh Peraturan Desa Tentang Kawasan Desa Wisata. 140/ 5/2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik (Good Veterinary Laboratory Practice) ; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/ Permentan/ PK. Pasal 8. 140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 328); MEMUTUSKAN: 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan kembali Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Budi Daya Sapi Potong Yang Baik; Mengingat : 1. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan. Scahill (2003) memberikan statistik lebih rinci tentang kedua berat sapi dimah pemotongan hewan. B. 131 Kali. 10/10/2012. TENTANG PEMELIHARAAN HEWAN. Di Indonesia, kesejahteraan hewan (kesrawan) merupakan isu yang semakin sering diperhatikan, terutama sejak dasawarsa 2010-an. peraturan desa. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/ OT. bersih dan berapa besar kadar polutan dalam limbah cair ternak dapat diminimisasi. Pasal 30. 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 8. A. Kekayaan tersebut perlu dimanfaatkan dan. KESEHATAN TERNAK. NASKAH AKADEMIK PERDES TENTANG LINGKUNGAN. detikcom mencoba menyambangi lokasi tersebut, yaitu di Perumahan Pondok Timur 2 Blok G, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustikajaya,. dikirimkan kepada Dokter Hewan. 2022; Mengingat : 1. Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi secaraUndang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan;Pemberian Izin Usaha Obat Hewan, dengan Peraturan Menteri Pertanian; Mengingat : 1. 9 (1998) mengatakan bahwa sapi termasuk dalam filum chordata (hewan yang memiliki tulang belakang), kelas mamalia (menyusui), ordo artiodactil (berkuku atau berteracak genap), sub-ordo ruminansia (pemamah biak), famili bovidae (tanduk berongga) dan genus bos (pemamah biak berkaki empat). Rapat bersama antara Pemerintahan desa, Lembaga desa,. Istimewa. Dalam menyikapi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 yang mengatur peruntukan Dana Desa untuk kegiatan salah satunya adalah program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen). Mengingat Tahun 1981 : Acara Pidana (Lembaran 1. Agustinus Suryawan Putra. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR . 11. 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pengelolaan Lingkungan. 3 Akuntansi Hewan Ternak 37. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban Hewan Ternak (studi kasus di Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh. (1) Ternak milik masyarakat dari desa lain yang berkeliaraan dalam Desa, wajib ditangkap. ABSTRAK: Dalam rangka mewujudkan kondisi lingkungan yang aman, tentram, damai, bersih dan indah, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pemeliharaan hewan ternak. Padahal, sejak tahun 2013 Aceh Jaya sudah punya Qanun Penertiban Ternak Nomor 5 tahun 2013 tentang Penertiban Ternak, namun hingga hari ini qanun tersebut tidak berjalan efektif. Belum Tersedia. 11. 1 Struktur Populasi Ternak Sapi Perah Tahun 2011 sd 2015 24. 50. Pasal 9 Petugas memberitahukan tindakan penertiban hewan ternak1) Peraturan Desa Jatijejer Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa Jatijejer makmur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Mahasiswa dapan menjelaskan dan memahami tentang jenis kambing. 12. 2009 tentang Pemeliharaan Kesehatan Hewan. 7. 12. Maka dari itu, pihak pengelola pekerjaan tersebut pun membuat himbauan di jalan lain yang menuju jalan tersebut agar sebisa mungkin menghindari jalan yang sedang diperbaiki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Qanun Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pengawasan Hewan Ternak dalam Rangka Pelaksanaan Kawasan Tertib Hewan Ternak. 18 Tahun 2009, UU No. H. 1 Manfaat penelitian secara teoritis antara lain : 1) Dapat diperoleh bahan pengetahuan yang lebih luas mengenai bagaimana peranan Pemerintah Desa Pudak Wetan KecamatanSesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022, ternak serta pakan dan bahan pakan termasuk dalam Barang Kena Pajak (BKP) strategis yang mendapat pembebasan PPN. 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu mengatur Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif, dengan Peraturan Menteri Pertanian; Mengingat : 1. Hewan Ternak Menghasilkan Pupuk. (3) Hewan ternak skala besar meliputi: a. Keli desa. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Pasal 13. bahwa hewan ternak merupakan kebutuhan manusia yang memiliki nilai ekonomis tinggi,. Standar baku mutu untuk air limbah cair hewan ternak sapi tercantum pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Peternakan Sapi dan Babi. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Monica Sari Sianturi. Menurut UU No. PajakOnline. 3) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. kemendesa. UU No 3 Tahun 2003 3. Mempunyai kemampuan untuk mengembangkan usaha peternakan sapi perahPeraturan Desa sebagai pedoman/ dasar hukum untuk pelaksanaannya. Suatu hari beberapa sapi saya lepas karena mendengar suara sirine ambulans. (2) Jumlah batasan hewan ternak skala kecil yaitu: a. TENTANG. KETENTUAN LAIN-LAIN. Kepala Desa Merlung, Jondri Robi mengatakan, Perdes Tentang Penertiban Hewan Ternak yang diterapkan di desanya itu berawal dari. pembentukan dan pengukuhan . October 12, 2016 at 10:42 am. BAB I KETENTUAN. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PRAYUNGAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN. Dalam UU 18/2009 dikenal Izin Usaha Peternakan, yakni izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang wajib dimiliki. PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN. Mampu mendifinisikanIlmu Peternakan, Hewan, Hewan Piara, Ternak, Beternak, Peternak dan Peternakan. Jenis penelitin ini adalah penelitian lapangan (field research), yang Petugas Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) memeriksa kesehatan sapi yang terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di salah satu peternakan sapi di Desa Sembung, Gresik, Jawa Timur, Selasa (10/5/2022). Jl. Di Indonesia, hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam, dan bebek sangat penting dalam kehidupan masyarakat pedesaan. 12. a. Salah satu upaya kearah itu adalah dengan memanfaatkan limbah peternakan sehingga dapat memberi nilai tambah bagi usaha tersebut. A. Struktur bangunan artinya, kandang harus melindungi hewan ternak. bahwa dalam rangka pengelolaan aset desa dan meningkatkan sumber pendapatan desa guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, dipandang perlu. sesudahnya sehelai dari daftar contoh A. Peraturan Desa - Download as a PDF or view online for free. 491. keterbukaan. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan. BAB I KETENTUAN. Hewan menyediakan sumber makanan kaya protein, lemak, dan juga mineral yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Peraturan tentang Menghitung Ternak Dalam Tahun 1948. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian dan Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kajian Lapang dan Pengawasan Obat Hewan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang. Diunggah oleh ASHARI. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091). 140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan; 25. Pengertian Peternakan 1. 2. Sarana dan prasarana tersebut berupa air bersih, padang penggembalaan, dan lokasi kering untuk kandang hewan ternak. Benih/Bibit Ternak dan Operasional SKLB Tahun 2014 dengan Peraturan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Bahwa pemeliharaan hewan ternak di Desa Bobo Jiko Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat masih dilakukan secara tradisional dan dibiarkan berkeliaran bebas di wilayah pemukiman penduduk, sarana pemerintahan, dan sarana umum lainnya sehingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, kesehatan, ketertiban. Kesimpulan: (1) Penegakan hukum atas perlakuan tidak wajar terhadap satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan,TENTANG (Judul Peraturan Desa) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. BLT Dana Desa Rp300. Berikut ini ada 13 jenis hewan ternak dan peliharaan yang aman serta menguntungkan di Indonesia. Deskripsi: Contoh perdes hewan ternak Hak Cipta: © All Rights Reserved dari 8 RANCANGAN PERATURAN DESA RINGINAGUNG NOMOR: 2 TAHUN 2019. PERATURAN DESA BALANSIKU NOMOR 05 TAHUN 2013 TENTANG PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BALANSIKU, Menimbang : a. PSAK 69 tidak mengatur tentang pemrosesan produk agrikultur setelah masa panen. KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Bagi yang melanggar peraturan ini wajib diberi sanksi sesuai dengan yang termaktub pada Bab VIII Peraturan Desa Keli tentang Keamanan dan Ketertiban Desa. …. Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha. telah dibekali dengan beberapa undang-undang dan contoh peraturan desa yang dapat dijadikan contoh pembuatan peraturan desa. PSAK 69 memberikan pengecualian untuk aset produktif yang dikecualikan dari ruang lingkup. PERDES Desa Panggungharjo Tahun 2012. B. NOMOR 03 TAHUN 2006 TENTANG PEMELIHARAAN DAN . 11. Izin Usaha Budidaya Ternak; Izin Usaha Pembibitan; Izin. Hewan dan Perbibitan Ternak, Pasal 15 dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan; Mengingat : 1. Semoga dengan dikumpulkanya beberapa peraturan tentang desa diatas, bisa menambah dan memperkaya referensi kita didalam mengembangkan desa kedepannya. December 7, 2015. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam. 210/ 7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan,. Kriteria ternak serta bahan pakan ternak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267 Tahun 2015 (PMK 267/2015) yang terakhir. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 13. Pasal 16 (1) Ternak. Jika melanggar, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. close menu Bahasa. Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84,. Pelaksanaan evaluasi kegiatan pembibitan ternak unggul dan hijauan pakan ternak unggul; h. UU nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 3. Beberapa manfaat keberadaan peternakan wajib diketahui, antara lain: 1. Dataset terkait topik Pertanian dan Peternakan ini. BLT Dana Desa Rp300. Komoditas peternakan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran. Pengelolaan pakan ternak dan hijauan pakan ternak. 000 2022 Cair Lagi, Segera Daftar dan Cek Penerima di sid. Berdasarkan pengukuran awal kepadatan lalat di sekitar kandang yang dilakukan di Desa Murukan pada bulan Februari tahun 2017 didapatkan nilai rata-rata sebesar 7,06. MATERI DAN METODE Lokasi dan Waktu Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pattalassang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. (2) Kegiatan penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pemerintah Desa wajib mencari tahu pemiliknya dan memanggil yang bersangkutan serta. Pada lahan kebun jati tersebut dipasang papan larangan bahwa tidak boleh memasuki lahan. 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner: Download: 4 Terima kasih telah membaca artikel di Web-Blog FORMAT ADMINISTRASI DESA yang berjudul: Contoh Kumpulan SK Kepala Desa Terbaru (Format Doc dan PDF). Perdes tentang Hewan Ternak Perdes tentan Sistim Pengaturan irigasi Perdes tentang Sistim Keamana Lingkungan Perdes tentan Lubuk Larangan dll. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan. surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan; dan c. 12 Tahun 2011, UU No. 1. PERATURAN DESA DESA TEKE KECAMATAN PALIBELO KABUPATEN BIMA NUSA TENGGARA BARAT NOMOR. Menimbang, secara umum menjelaskan tentang pentingnya keberadaan Desa Wisata dan pengembangannya. : 1. 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten. , Ph. Sanksi tersebut dapat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan,. Pasal 21 .